INFOLABUANBAJO.ID — Bakal calon Bupati Manggarai Barat, Agustinus Sarifin kembali mengejar tiket Pilkada dengan mendaftar ke DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Manggarai Barat pada Jumat (10/05/2024) siang.
Rombongan Gusti Sarifin diterima oleh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Manggarai Barat di Kantor Sekretariat Golkar Mabar di jalan Golo Koe, Wae Kelambu, Labuan Bajo.
Pendaftaran Gusti Sarifin diawali Ritual Kepok untuk mengungkapkan niat ingin mengajak Golkar agar bersama-sama ikut mengusung Gusti Sarifin sebagai bakal calon Bupati Manggarai Barat pada pilkada 2024 mendatang.
Dalam keterangannya kepada Info Labuan Bajo, bakal calon Bupati Manggarai Barat, ini dengan tegas menggelorakan niatnya untuk menjadi calon Bupati Manggarai Barat dan berjanji akan menggejot sektor sumber daya manusia menjadi yang paling utama jika kelak terpilih.
“Visi besar Golkar selaras dengan spirit saya pribadi yaitu kemakmuran rakyat, kesejahteraan, keadilan sosial dan dan moderenisasi. Kalau bicara moderenisasi ya bicara inovasi. Tidak ada moderenisasi tanpa inovasi,” ungkap Gusti Sarifin.
Ia mengatakan, dirinya datang melamar karena merasa selaras dengan nafas Golkar, katanya, “saya punya kemisteri hingga saya datang melamar di Golkar pada hari ini.Tentu Golkar juga harus memperhatikan niat baik saya.”
Dengan lugas dan penuh ketegasan, Gusti Sarifin menyampaikan motivasinya maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Manggarai Barat.
“Saya mendengar langsung keluhan masyarakat yang selama kurang lebih dua tahun sejak proses menjadi Caleg DPR RI dari PKB bahwa suara yang saya dengar dan fakta lapangan yang saya lihat dan yang saya tangkap membawa saya pada sebuah kesimpulan bahwa Manggarai Barat ini jauh panggang dari api,” beber Gusti.
Menurut dia, antara potensi Manggarai Barat dengan indeks kemajuan Manggarai Barat sangat jauh.
“Devakto potensi Manggarai Barat sangat luar biasa. Yang pertama sektor SDM, banyak orang pintar orang di Manggarai Barat baik yang tinggal di Manggarai Barat maupun orang-orang Manggarai Barat yang tinggal di luar di Manggarai Barat,” ungkapnya.
Sementara yang kedua lanjut Gusti, yaitu sektor pertanian yang menjadi mayoritas masyarakat Manggarai Barat namun belum dimaksimalkan sehingga tidak bisa membawa kemakmuran.
“Demikian pula sektor pariwisata juga sektor perikanan dan kelautan. Saya melihat empat sektor ini adalah empat pilar yang paling pokok di Manggarai Barat,” tegasnya.
Dikatakan Gusti, empat pilar ini bisa maju dan lebih produktif apabila sumber daya manusianya meningkat.
“Jadi bagi saya leading sektor di Manggarai Barat, bukan pariwisata. Leading sektornya adalah sumber daya manusia,” ucapnya.
Dia menegaskan, amburadulnya sumber daya manusia berakibat pada amburadulnya tata kelola pariwisata begitu juga sektor pertanian, perikanan dan kelautan.
“Saya kira kedepannya adalah memperbaiki sumber daya manusia. Jika penataan sumber daya manusia bagus. Maka saya yakin tiga sektor lainnya bisa ditata oleh orang-orang yang sumber dayanya bagus,” tandasnya.
“Tapi sulit rasanya penataan sumber daya manusia jika pemimpin di Manggarai Barat tidak memahami manajemen sumber daya manusia itu sendiri,” lanjutnya.
Menurut Gusti Sarifin, jika Manggarai Barat dipimpin oleh orang yang tidak paham tentang manajemen sumber daya manusia maka penataan sumber daya manusianya juga amburadul, baik itu tata kelola birokrat, tata kelola sistemnya juga tata kelola membangun hubungan dengan berbagai sektor misalkan dengan aktivis LSM, wartawan, pelaku usaha maupun petani-petani.
“Sehingga muncul kemistri yang besar mendorong tiga sektor lainnya lebih maju. Tata kelola sumber daya manusia akan meningkat jika dipimpin oleh orang-orang yang baik dan paham tentang itu,” tegasnya.
Saat ini kata Gusti, Manggarai Barat tidak punya pemimpinan yang cerdas untuk menata sumber daya manusia yang bagus dalam hal ini Bupati yang ada.
“Apa solusinya, solusinya harus ganti Bupati. Jika bupatinya tidak mau diganti, maka cara berpikir bupatinya harus di-restart lagi supaya dia memahami bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada,” tegas Gusti.
“Jadi kedepannya, kita bisa menyelaraskan semua program kerja yang baik dengan sektor yang lain. Kita bicara tata kelola sumber daya manusia tapi dipimpin oleh orang yang tidak paham tentang itu baik tentang metodenya maupun konteks dalam prinsip the right man of the right place. Menempatkan orang sesuai dengan skill yang dia miliki. Jangan sarjana perikanan disuruh urus peternakan ini contoh. Ini hal-hal yang praktis yang perlu dipikirkan oleh seorang pemimpin Manggarai Barat. Jangan pakai prinsip like and dislike. Apalagi menempatkan orang karena dia menjadi tim sukses pilkada, karena saudara, jadi itu tidak profesional. Kalau itu tetap dipertahankan maka Manggarai Barat akan jalan di tempat dan pada saatnya akan mengalami kemunduran dengan kemajuan-kemajuan dunia yang ada,” tambahnya.
Mengatasi hal itu lanjut Gusti Sarifin yaitu harus ganti pemimpin. Sebab, jadi bupati kata dia, bukan soal gagah-gagahan apalagi kalau niatnya ingin disembah orang.
“Kalau dalam bahasa Manggarai-nya mau di io-io (Sujud). Tugas Bupati ini merupakan tugas untuk melayani masyarakat. Seorang Bupati juga harus cerdas, berkepribadian yang baik dan network-nya harus luas. Jaringan harus luas. Baik jaringan di dalam maupun jaringan di luar. Kalau jaringan di dalamnya amburadul bagaimana kita bisa membangun jaringan di luar,” bebernya.
Selain itu menurut Gusti, seorang pemimpin juga harus bisa membangun kerjasama dengan partai politik.
“Bukan dalam arti konteks kerja bagi-bagi proyek tapi dimintai pendapat untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Minta masukan dari semua parpol,” ungkapnya.
“Sekali lagi prinsipnya ganti Bupati kalau Manggarai Barat ini ingin lebih maju. Kalau kita masih memakai pola yang sekarang ya, kita tidak akan maju. Kalau pemimpinya seperti sekarang masih berjalan di tempat maka pada saatnya nanti masyarakat Manggarai Barat akan menyesal,” tegasnya.
Menurut Gusti Sarifin, pemimpin Manggarai Barat saat ini sudah gagal dalam segala bidang dari semua aspek.
“Sekali lagi harus ganti Bupati. Apalagi itu sah dan legal. Kalau terpilih lagi ya itu soal lain. Tapi secara aspek hukum di tahun 2024 ini adalah proses ganti pemimpin. Jangan alergi dengan tagline ganti bupati. Produk hukum menginginkan itu. Kalau tidak mau ya, untuk apa ada Pilkada. Wajar-wajar saja, gagasan ganti bupati itu itu sah. Saya tidak melanggar hukum. Kalau ganti bupati hari ini, itu baru salah. Pada saat pilkada ya itu proses penggantian Bupati,” tutupnya.
