DPRD Manggarai: Aturan Pajak untuk Sekolah Amputasi Hak Anak

Ia pun menyarankan pemerintah mengevaluasi ulang strategi penagihan pajak, misalnya dengan menyesuaikan waktu pemungutan dengan kalender panen masyarakat.

Polemik ini bermula dari Surat Edaran Dinas PPO Kabupaten Manggarai Nomor: B/1488/400.3.6.5/VI/2025. Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Wensislaus Sedan itu mewajibkan orang tua melampirkan bukti lunas PBB-P2 untuk pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2025/2026.

Dalam surat tersebut, Wensislaus menyatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Manggarai Herybertus Nabit Nomor 2 Tahun 2025. “Berdasarkan diktum keempat Instruksi Bupati, pendaftaran siswa-siswi baru SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi dan pengurusan administrasi lainnya wajib menyertakan bukti pelunasan PBB-P2,” demikian kutipan dari surat edaran tersebut.

Penulis : Ofantri Nero

Editor : Fons Abun

Halaman : 1 2