Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus ini.
Menurut ICW:
Penanganan yang melibatkan unsur kejaksaan rawan konflik kepentingan.
Kewenangan Komisi Kejaksaan terbatas karena hanya dapat meneruskan temuan kepada Jaksa Agung.
Dampak Politik dan Tata Kelola
Nama Bupati Hery Nabit, yang merupakan kader PDI Perjuangan dan figur dominan dalam konsolidasi politik lokal Manggarai, kini berada dalam sorotan. Isu dugaan suap ini bukan hanya menyangkut integritas penegakan hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran pertanian yang berdampak langsung pada petani.
Konteks ini membuat perkembangan klarifikasi diperhatikan di tingkat daerah maupun nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Respons Para Pihak
Hingga laporan ini diturunkan:
Bupati Hery Nabit,
Kadis Bapperida Livens Turuk,
serta mantan Kajari Manggarai, Fauzi,
belum memberikan tanggapan resmi.
Kasi Intel Kejari Manggarai, Putu Cakra Ari Perwira, menyebut tudingan yang beredar sebagai “serangan balik pihak bermasalah.”
Babak Berikutnya
Komisi Kejaksaan akan menjadwalkan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait.
Jika ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang, rekomendasi dapat diteruskan kepada Jaksa Agung atau mendorong pelimpahan ke KPK.
Kasus ini masih berlangsung dan belum memasuki tahap final.
Publik menunggu kejelasan aliran dana serta posisi resmi pemerintah daerah dan kejaksaan dalam perkara ini. **
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Viva NTT
Halaman : 1 2
