INFOLABUANBAJO.ID — Ketegangan yang sempat mengganggu denyut transportasi darat di jalur Ruteng–Lembor, Manggarai Raya, akhirnya mereda. Setelah sepekan diwarnai saling tuding dan insiden penghadangan, para sopir travel dari dua wilayah itu memilih duduk bersama. Hasilnya: kesepakatan bersama yang tak hanya meredam konflik, tetapi juga merumuskan tata kelola operasional yang lebih tertib.
Mediasi berlangsung di Aula Polsek Lembor, Selasa, 7 April 2026, dipimpin Kapolsek Lembor, Ipda Vinsensius Hardi Bagus. Sekitar 30 sopir hadir, bersama dua koordinator lapangan: Sebastianus Jebaru dari Ruteng dan Stefanus Gaur dari Lembor. Pertemuan dimulai pukul 14.00 Wita dan berakhir satu jam kemudian dalam suasana yang, menurut sejumlah peserta, “lebih dingin dari hari-hari sebelumnya”.
Klarifikasi di Tengah Riuh Media Sosial
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu pemicu eskalasi konflik adalah beredarnya narasi di media sosial yang menyebut aparat kepolisian memihak salah satu kelompok sopir. Tuduhan itu, dalam forum mediasi, dibantah langsung oleh perwakilan sopir Ruteng.
Sebastianus Jebaru menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari komunitas mereka. “Itu narasi dari oknum yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya,” ujarnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Polsek Lembor.
Permintaan maaf itu tidak berhenti pada pernyataan formal. Dalam tradisi Manggarai, rekonsiliasi kerap ditandai simbol-simbol sederhana namun sarat makna. Pihak sopir Ruteng menyerahkan satu botol bir dan sebungkus rokok—gestur adat yang dimaknai sebagai penanda berakhirnya perselisihan dan kembalinya relasi persaudaraan.
Polisi Menjaga Jarak, Menjaga Kepercayaan
Kapolsek Lembor, Ipda Vinsensius Hardi Bagus, dalam pertemuan itu menegaskan posisi kepolisian sebagai pihak netral. Ia menyebut, kehadiran aparat semata untuk memastikan keamanan, bukan untuk berpihak.
“Fokus kita adalah masa depan. Apa yang terjadi di media sosial itu biasa, tapi hari ini kita butuh kesepakatan konkret,” ujarnya.
Pernyataan ini penting, terutama di tengah kecenderungan publik yang kerap cepat menarik kesimpulan dari potongan informasi digital. Dalam konteks konflik horizontal seperti ini, persepsi terhadap netralitas aparat bisa menjadi faktor penentu apakah konflik mereda atau justru membesar.
Lima Aturan Main: Dari Zonasi hingga Digitalisasi
Dari diskusi yang berlangsung, lahir lima poin kesepakatan yang menjadi semacam “konstitusi kecil” bagi operasional travel di jalur tersebut.
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 Selanjutnya
