INFOLABUANBAJO.ID – Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus tengah menjajaki kerja sama dengan pengelola dermaga di Labuan Bajo untuk mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui jalur laut. Langkah ini menyusul usulan serius Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, yang mendorong pengalihan distribusi BBM dari jalur darat ke laut demi efisiensi dan mitigasi risiko.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, membenarkan penjajakan tersebut saat dikonfirmasi, Jumat 5 September 2025. “Salah satu unit bisnis kami saat ini dalam tahapan penjajakan untuk berkerjasama dengan pihak pengelola dermaga di Labuan Bajo,” ujar Ahad. Namun, ia belum bisa merinci lebih lanjut bentuk kerja sama tersebut. “Masih dalam tahapan penjajakan, teknis detailnya akan dibahas kemudian.”
Usulan Bupati Edi Endi mencuat dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan BBM Bersubsidi dan LPG Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Ruang Rapat Bupati, Rabu, 3 September 2025. Rapat tersebut dihadiri perwakilan Pertamina, jajaran Forkopimda Mabar, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat, Perwakilan Pertamina Persero Niaga, Bayu Fadhilah, mengakui bahwa peningkatan ekonomi dan pariwisata di Labuan Bajo telah memicu lonjakan permintaan BBM. Namun, distribusi terkendala kondisi geografis. “Tantangan di Labuan Bajo atau NTT pada umumnya terkait dengan pola distribusi yang harus melalui banyak pulau. Kita harus mendistribusikan lewat kapal, dan itu menjadi tantangan bagi semua badan usaha,” jelas Bayu.
Bayu mengungkapkan, saat ini distribusi BBM ke Labuan Bajo masih mengandalkan Depo Reo. Perjalanan darat dari Depo Reo memakan waktu 8-9 jam dengan risiko tinggi, terutama karena jalan yang hanya mampu dilalui mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter. Pertamina sendiri sedang berupaya meningkatkan kapasitas Depo Reo, membangun Terminal BBM di Labuan Bajo, serta merencanakan pembangunan pipa distribusi dari pelabuhan. Pembangunan pipa ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Manggarai Barat untuk memangkas waktu dan risiko pengangkutan darat.
Menanggapi pemaparan tersebut, Bupati Edi Endi memberikan beberapa instruksi. Pertama, penegakan aturan penyaluran BBM ke konsumen akhir. “Tidak ada istilah ‘pengecer’ atau ‘pangkalan’ untuk BBM seperti pada minyak tanah atau LPG. Mari kita tegakkan aturan itu,” tegasnya.
Kedua, Bupati meminta Pertamina berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam sosialisasi aturan, mengingat keterbatasan personel Pertamina di lapangan. Ketiga, pengawasan ketat rekomendasi subsidi. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan diinstruksikan untuk tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi bagi nelayan dan petani. “Bila ditemukan penyalahgunaan, rekomendasinya ditahan dan ditindak tegas,” tandas Bupati Edi.
Terakhir, Bupati Edi kembali menekankan pentingnya optimalisasi distribusi laut. Menurutnya, pengiriman BBM ke pulau-pulau harus langsung via laut ke pelabuhan, bukan lagi melalui jalur darat yang memakan biaya tinggi dan tidak efisien. “Solusinya adalah dengan kapal langsung ke pelabuhan, sehingga longsor di jalan darat tidak akan menghambat distribusi,” pungkasnya.
Bupati Edi berharap kolaborasi semua pihak dapat menjamin ketersediaan BBM yang lancar dan tertib aturan, demi mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
Sumber Berita: infolabuanbajo.id
