INFOLABUANBAJO.ID — Pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi keperihatinan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi.
Orang nomor satu di Bumi Komodo itu mengatakan, dalam wilayah yang menjadi otoritas BTNK misalnya, masyarakat miskinnya tidak diperhatikan begitu juga dengan infrastruktur seperti dermaga untuk masyarakat, sekolah yang rusak demikian juga dengan puskesmas. Di sisi lain menurut Bupati Edi ada pungutan dengan kategori penerimaan yang disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hasilnya tidak sepeserpun dibagikan kepada Pemerintah Daerah.
“Dalam konteks TNK karena dia masuk dalam kategori penerimaan yang disebut dengan PNBP, tetapi masyarakat miskinnya mereka tidak urus, sekolah rusak mereka tidak urus, dermaga mereka tidak bangun, puskesmas mereka tidak bangun tetapi uang yang dipungut atas keindahan yang menjadi domain otoritas mereka itu mereka pungut, tanpa membagi sepeserpun kepada pemerintah daerah”, tutur bupati Edi saat audensi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Bupati/Wali Kota se NTT dengan Kementrian Keuangan dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, di Gedung Kemenkeu-Jakarta, Kamis (20/03/2025) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bupati Edi, kalaupun PNBP itu tidak dibagikan kepada Pemerintah Manggarai Barat, rakyat miskin disekitar kawasan yang menjadi otoritas BTNK itu harus diperhatikan demikian juga dengan fasilitasnya.
“Tentu ada batas, tetapi lagi-lagi di Taman Nasional Komodo, oke daerah tidak mendapat bagian dari PNBP tapi rakyat di situ harus diurus, fasilitas kesehatannya termasuk dermaganya, rakyat miskinnya dibangun. Jangan kekayaan alamnya diurus tapi rakyatnya itu urusan bupati”, tegas Bupati Manggarai Barat itu.
Dalam audensi itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi daerahnya. Keprihatinan Bupati Edistasius Endi karena ada wilayah yang secara administrasi menjadi tanggungjawabnya namun secara otoritatif menjadi kewenangan lembaga lain yang tidak bisa diaturnya.
“Dulu yang saya tau itu suatu kabupaten baik administrasi maupun otoritasnya murni dipimpin oleh seorang Bupati. Tetapi di Manggarai Barat itu administrasinya oleh Bupati tetapi otoritasisasinya ada 3 komponen. Pertama Bupati, yang kedua Balai Taman Nasional Komodo, yang ketiga Badan Otoritas Pariwisata. Ada zona tertentu Bupati tidak punya kewenangan untuk mengaturnya”, ucap Bupati Edi.
Bupati Edi menyayangkan, dalam wilayah yang menjadi otoritas BTNK misalnya, masyarakat miskinnya tidak diperhatikan begitu juga dengan infrastruktur seperti dermaga untuk masyarakat, sekolah yang rusak demikian juga dengan puskesmas. Di sisi lain menurut Bupati Edi ada pungutan dengan kategori penerimaan yang disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hasilnya tidak sepeserpun dibagikan kepada Pemerintah Daerah.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
