INFOLABUANBAJO.ID — Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat berencana akan menggelar demonstrasi menuntut Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat agar segera menetapkan tersangka sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini masih mengendap di penegakan hukum.
Ketua (Gemasi) Manggarai Barat, Rafael Taher dalam keterangannya kepada media mengatakan, rencana aksi demonstrasi itu akan dilaksanakan pada Rabu (04/12/2024) mendatang.
“Kami dari Gemasi Manggarai Barat melakukan aksi damai di kantor Polres Manggarai Barat dan Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tentu dalam hal ini berkaitan dengan persoalan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini,” ungkap Rafael di Labuan Bajo pada Senin (02/12/2024).
Rafael menjelaskan, Gemasi Manggarai Barat dari tahun 2013 hingga sekarang masih konsen di persoalan Kasus Korupsi.
“Tentu yang sudah kita lakukan Korupsi Lando-Noa yang sudah ada terdakwa dan lain sebagainya. Dan hari ini Gemasi Manggarai Barat juga memonitor berbagai kasus korupsi yang ada di Manggarai Barat yang selama ini juga dimonitor oleh Kejaksaan dan Kepolisian hanya saja belum maksimal dalam penanganan hukumnya. Oleh karena itu pada tanggal 4 Desember Gemasi Manggarai Barat akan menggelar demonstrasi,” ungkapnya.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan (Gemasi) Manggarai Barat kata Rafael, pertama menuntut Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka dan menahan pelaku kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek Wae Kaca tahun anggaran 2021 yang menelan anggaran 785 juta yang didalamya itu diduga melibatkan pejabat di daerah Manggarai Barat.
Kedua, lanjut Rafael, Gemasi Manggarai Barat menuntut Tipikor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat agar segera menyelidiki kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan masyarakat yang terkena penggusuran ruas jalan Labuan Bajo-Golo Mori.
“Yang diduga dananya ada 85 Milyar. hanya tidak ada realisasi ganti rugi wajar terhadap warga Nalis, Cumbi, Golo Mori dan sekitarnya,” tandas Rafael.
Ketiga, mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka dugaan Korupsi dana CSR dari lembaga Self-Leguratory Organization (SLO) senilai Rp.1.170.665.000 yang dilakukan oleh okum pejabat lingkup Manggarai Barat.
Rafael Taher menegaskan, aksi demonstrasi yang akan digelar itu tidak ada kaitannya dengan situasi pilkada Manggarai Barat.
“Tentu saja dalam hal ini Gemasi Manggarai Barat tidak berbicara terkait pemilukada, Gemasi Manggarai Barat tidak bicara dalam konteks politik tetapi memonitor dalam penegakan hukum murni yaitu terkait persoalan korupsi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat,” tegasnya.
Terkait sejumlah kasus dugaan korupsi ini Gemasi Manggarai Barat meminta Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan juga KPK untuk memonitor suara yang digaungakan itu.
“Karena korupsi ini momok yang sangat menakutkan. Tentu bapak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sangat konsen dengan persoalan korupsi agar uang rakyat itu jangan disunat atau dikorupsi oleh pejabat-pejabat di daerah,” ungkap Rafael.
“Tentunya kita meminta Kejaksaan Tinggi NTT dan KPK untuk memonitor semua dugaan Korupsi yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat,” tambahnya.
Rafael menjelaskan, Gemasi Manggarai Barat berencana akan menurunkan ratusan massa dalam kegiatan demonstrasi ini dengan menuntut agar Kejari Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka-tersangka itu dalam waktu 1 kali dalam 24 jam.
“Kami yakin dan percaya kepolisian dan kejaksaan Negeri Manggarai Barat masih memiliki integritas dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu Gemasi Manggarai Barat dalam rangka proses penegakan hukum memonitor dari civil sosiety dalam hal ini Gemasi mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Yudikatif khususnya Kepolisian Kejaksaan untuk menetapkan tersangka dan menahan terduga pelaku tindak pidana korupsi,” ungkap Rafael.
Apabila kasus korupsi ini segera diungkap, kata Rafael maka Manggarai Barat akan bebas dari KKN yang hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir pejabat dan menyengsarakan rakyat.
“Karena uang korupsi itu adalah uang rakyat, pajak rakyat yang diberikan kepada negara. Sehingga kedepannya daerah ini kuat antara Civil Sosiety, pemerintah, dan yudikatif sama-sama mengontrol penggunaan keuangan negara. Demikian harapan Gemasi agar kedepannya KKN segera dihapus dari Bumi Manggarai Barat,” tutupnya.
