Rafael Taher menegaskan, aksi demonstrasi yang akan digelar itu tidak ada kaitannya dengan situasi pilkada Manggarai Barat.
“Tentu saja dalam hal ini Gemasi Manggarai Barat tidak berbicara terkait pemilukada, Gemasi Manggarai Barat tidak bicara dalam konteks politik tetapi memonitor dalam penegakan hukum murni yaitu terkait persoalan korupsi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat,” tegasnya.
Terkait sejumlah kasus dugaan korupsi ini Gemasi Manggarai Barat meminta Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan juga KPK untuk memonitor suara yang digaungakan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena korupsi ini momok yang sangat menakutkan. Tentu bapak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sangat konsen dengan persoalan korupsi agar uang rakyat itu jangan disunat atau dikorupsi oleh pejabat-pejabat di daerah,” ungkap Rafael.
“Tentunya kita meminta Kejaksaan Tinggi NTT dan KPK untuk memonitor semua dugaan Korupsi yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat,” tambahnya.
Rafael menjelaskan, Gemasi Manggarai Barat berencana akan menurunkan ratusan massa dalam kegiatan demonstrasi ini dengan menuntut agar Kejari Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka-tersangka itu dalam waktu 1 kali dalam 24 jam.
“Kami yakin dan percaya kepolisian dan kejaksaan Negeri Manggarai Barat masih memiliki integritas dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu Gemasi Manggarai Barat dalam rangka proses penegakan hukum memonitor dari civil sosiety dalam hal ini Gemasi mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Yudikatif khususnya Kepolisian Kejaksaan untuk menetapkan tersangka dan menahan terduga pelaku tindak pidana korupsi,” ungkap Rafael.
Apabila kasus korupsi ini segera diungkap, kata Rafael maka Manggarai Barat akan bebas dari KKN yang hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir pejabat dan menyengsarakan rakyat.
“Karena uang korupsi itu adalah uang rakyat, pajak rakyat yang diberikan kepada negara. Sehingga kedepannya daerah ini kuat antara Civil Sosiety, pemerintah, dan yudikatif sama-sama mengontrol penggunaan keuangan negara. Demikian harapan Gemasi agar kedepannya KKN segera dihapus dari Bumi Manggarai Barat,” tutupnya.
Halaman : 1 2
