“Kalau semua sudah transparan dan berbasis digital seperti kata direktur, lalu kenapa keluhan ini muncul serentak dan masif?” kata seorang pelanggan kepada Info Labuan Bajo.
Alih-alih membuka data historis pemakaian pelanggan secara rinci kepada publik, pihak Perumda justru menuding pemberitaan media sebagai tidak berimbang dan berpotensi merusak nama baik perusahaan. Sikap defensif ini justru memantik kecurigaan baru: apa yang sebenarnya disembunyikan?
Pernyataan Ponsianus Mato yang menyebut dugaan praktik mark up dan manipulasi sebagai “tidak berdasar” juga menuai kritik. Publik menilai bantahan tanpa audit independen dan tanpa membuka data pembanding hanya memperkuat kesan bahwa PDAM kebal kritik dan alergi evaluasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang warga bahkan mengilustrasikan potensi kerugian pelanggan. Jika ribuan pelanggan mengalami kelebihan tagihan puluhan ribu rupiah setiap bulan, maka potensi dana yang beredar bisa mencapai ratusan juta rupiah. Meski masih sebatas dugaan, warga menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan klarifikasi sepihak.
“Kalau ini dibiarkan, rakyat dipaksa membayar layanan yang tidak mereka nikmati. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal keadilan,” ujar warga lainnya.
Hingga kini, Perumda Air Minum Wae Mbelilling belum mempublikasikan data komparatif pemakaian air pelanggan yang dikeluhkan, termasuk histori meter sebelum dan sesudah lonjakan tagihan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pun dinilai terlalu pasif menghadapi kegelisahan publik.
Di tengah gembar-gembor Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, krisis air bersih dan tagihan yang mencekik warga justru menjadi ironi. Publik kini menunggu: apakah Direktur PDAM Ponsianus Mato berani membuka data secara terbuka dan diuji publik, atau terus berlindung di balik klaim prosedur dan regulasi?
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2
