INFOLABUANBAJO.ID — Kebijakan penutupan perjalanan wisata menuju kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo menuai kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat.
Kebijakan tersebut dinilai diambil secara sepihak, tanpa ruang koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah, dan berdampak langsung pada sektor pariwisata serta ekonomi lokal.
Anggota DPRD Manggarai Barat, Marten Mitar, menyebut penutupan akses wisata itu menyebabkan banyak wisatawan yang telah merencanakan perjalanan ke Labuan Bajo menjadi “tersesat”. Bukan dalam arti geografis, melainkan kehilangan kepastian agenda wisata akibat perubahan kebijakan mendadak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak tamu yang sudah merencanakan perjalanan wisata ke Labuan Bajo sejak beberapa bulan sebelumnya akhirnya batal jalan karena kebijakan penutupan itu,” kata Marten kepada Info Labuan Bajo, Jumat malam, 30 Januari 2026.
Menurut Politisi NasDem itu, keputusan tersebut tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga memukul pelaku usaha pariwisata lokal—mulai dari pemandu wisata, awak kapal, hingga pekerja hotel dan restoran. Ia memperingatkan, jika kondisi ini berlangsung lama tanpa solusi alternatif, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pariwisata tak terhindarkan.
“Kita ini daerah yang hidup dari pariwisata. Ketika akses ditutup total tanpa skema mitigasi, maka yang dikorbankan pertama adalah tenaga kerja lokal,” ujar Marten.
Ia menilai, otoritas terkait sejatinya masih memiliki ruang untuk mengambil langkah antisipatif tanpa harus menutup seluruh aktivitas wisata bahari. Salah satunya dengan membuka destinasi yang dinilai relatif aman untuk dikunjungi sembari menunggu kepastian cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Misalnya Pulau Rinca atau destinasi lain yang masih memungkinkan dikunjungi wisatawan. Tidak harus semuanya ditutup total,” kata dia.
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 Selanjutnya
