“Semua pertanyaan tidak tentang pemerasan,” ujar Aldri. Ia juga menekankan bahwa H diperiksa bukan sebagai terlapor, melainkan sebagai saksi.
Menurut Aldri, surat yang dimaksud merupakan upaya hukum administratif yang ditempuh oleh saudara S sebagai bentuk ketidakpuasan atas terbitnya dua sertifikat tersebut. “Surat itu adalah upaya hukum administrasi yang diupayakan oleh saudara S atas ketidakpuasan terbitnya dua sertifikat di muara Nggoer,” katanya.
Sumber di kepolisian menyebutkan, pemeriksaan terhadap H dilakukan setelah muncul informasi baru dalam proses klarifikasi terhadap S beberapa waktu lalu. Penyidik kemudian menilai perlu meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses penyusunan dokumen keberatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut lahan pesisir yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejumlah pihak mendesak agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional, mengingat posisi H sebagai anggota legislatif aktif.
Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polres Manggarai Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai kemungkinan peningkatan status perkara maupun pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan.
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2
