INFOLABUANBAJO.ID — Sengketa tanah ulayat yang membara sejak dua tahun terakhir di Manggarai Barat akhirnya masuk ranah pidana. Kepolisian Resor Manggarai Barat menetapkan tiga warga Mbehal sebagai tersangka kasus pengancaman dalam konflik lahan di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Nusa Tenggara Timur.
Ketiga tersangka berinisial GJ (41), KN (38), dan FA (35). Mereka kini ditahan di rumah tahanan Polres Manggarai Barat. Penetapan tersangka ini menjadi titik balik konflik agraria internal warga ulayat Mbehal yang selama ini berjalan tanpa penyelesaian tuntas.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya, mengatakan para tersangka diduga melakukan pengancaman terhadap Hermanus Haflon, salah satu warga ulayat. “Ketiganya telah kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup,” kata Lufthi, Sabtu malam, 17 Januari 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa itu terjadi pada Selasa pagi, 22 Agustus 2023. Sekitar 40 warga ulayat Mbehal saat itu sedang membersihkan lahan di kawasan Menjerite untuk keperluan berkebun. Mereka mendirikan sebuah beskem atau pondok sementara sebagai pusat aktivitas.
Situasi berubah ketika tiga tersangka datang ke lokasi. Berdasarkan hasil penyidikan, mereka membawa parang yang terikat di pinggang serta kayu di tangan. Kehadiran mereka disertai ancaman verbal yang membuat warga panik dan ketakutan.
Tak berhenti pada ancaman, para tersangka juga diduga membongkar paksa pondok warga. Tali terpal dipotong, tiang dicabut, hingga bangunan tersebut roboh. Aktivitas berkebun pun terhenti karena warga merasa keselamatan mereka terancam.
Merasa terintimidasi, Hermanus Haflon melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai Barat. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/148/VIII/2023/SPKT/Polres Mabar/Polda NTT.
Dari hasil penyidikan, polisi menyimpulkan bahwa akar persoalan kasus ini adalah sengketa pembagian tanah ulayat. Baik pelapor maupun para tersangka diketahui berasal dari komunitas ulayat yang sama, yakni Mbehal.
Ketegangan muncul setelah pembagian lahan yang dilakukan oleh Alexander Hatta, seorang tetua berusia 71 tahun. Para tersangka menolak pembagian tersebut dan menilai prosesnya dilakukan secara sepihak. Mereka mengklaim tanah di kawasan Menjerite merupakan milik kolektif seluruh warga ulayat Mbehal, bukan perorangan.
AKP Lufthi menyebut penyidik telah memeriksa sedikitnya 12 saksi. Polisi juga melibatkan ahli bahasa dan ahli pidana, serta mengamankan barang bukti berupa dokumentasi dan hasil olah tempat kejadian perkara.
“Setelah gelar perkara, kami menemukan adanya peristiwa pidana dengan minimal dua alat bukti yang sah. Berkas perkara saat ini sedang kami lengkapi untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” ujar Lufthi.
Kasus ini menambah daftar panjang konflik tanah ulayat di Nusa Tenggara Timur yang berujung kriminalisasi. Aparat menegaskan bahwa sengketa agraria tidak dapat diselesaikan dengan ancaman atau kekerasan, melainkan melalui mekanisme hukum dan dialog yang adil.
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
