Factum ‘getok harga’ hanya sebagai ‘akibat’ dari sistem pengelolaan kepariwisataan yang cenderung elitis dan eksklusif. Untuk mengatasi persoalan itu, para penentu kebijakan, mesti ‘mencari dan mencabut akar masalahnya’.
Hemat saya, pemerintah mesti meneropong mengapa ‘kebanyakan bahan baku untuk kuliner’ itu, didatangkan dari luar. Sudah waktunya pemerintah mengotimalkan potensi sumber daya di Mabar untuk memproduksi bahan kebutuhan pokok seperti sayur, buah, dan daging. Para petani ‘difasilitiasi dan diberdayakan’ agar cakap dalam mengelola lahan dan memproduksi tanaman yang berkualitas.
Di samping itu, sewa lapak usaha kuliner di Kampung Ujung mesti ‘berpihak’ pada kelompok ekonomi ke bawah. Harga kontraknya jangan sampai ‘mencekik leher’ para pedagang. Tetapkan tarif yang wajar dan bisa dijangkau oleh pengusaha kecil dan menengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, pemerintah perlu membentuk semacam ‘satuan tugas (satgas) untuk memantau secara rutin tren perkembangan harga makanan di tempat itu. Pastikan bahwa semua pedagang ‘patuh’ terhadap besaran tarif (harga) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjajakan barang dagangannya. Tidak ada lagi ‘oknum’ yang coba ‘menodai citra wisata’ kita, melalui penerapan spekulasi harga yang tidak normal.
Jika upaya ‘getok harga’ tak mentok, maka secara tidak langsung ‘wisata super premium’ mengeksklusi keberadaan ‘the poor’. Hak ‘kaum tak berpunya’ untuk mencicipi kuliner eksotis nan mewah di Kampung Ujung, harus ‘terkurung’. Dengan perkataan lain, melalui ‘getok harga’, kita melarang orang miskin untuk makan di sana.
Jangan sampai ‘kaum tak beruntung’ hanya memandang dari jauh ‘susu dan madu’ yang tersedia di Kampung Ujung. Kalau dapat, akses warga untuk merasakan ‘sensasi berwisata kuliner’ di sana, terbuka lebar. Caranya adalah tetapkan harga yang bersahabat dengan warga (lokal).
*Penulis adalah warga Mabar. Tinggal di Watu Langkas.
Halaman : 1 2
