Jawaban Edi Endi Diduga Ngawur, Pemecatan TKD Mengacu PP No. 48 Tentang Hibah ke Pemerintah Asing

- Redaksi

Kamis, 17 Oktober 2024 - 14:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Debat perdana pemilihan kepala daerah Manggarai Barat 2024 yang digelar, di Aula Arnoldus Janssen Hall Labuan Bajo, Rabu (16/10/2024)

Debat perdana pemilihan kepala daerah Manggarai Barat 2024 yang digelar, di Aula Arnoldus Janssen Hall Labuan Bajo, Rabu (16/10/2024)

INFOLABUANBAJO.ID – Debat perdana pemilihan kepala daerah Manggarai Barat 2024 yang digelar, di Aula Arnoldus Janssen Hall Labuan Bajo, Rabu (16/10/2024). petang menarik untuk disimak.

Hal ini terjadi ketika calon Bupati Manggarai Barat, Christo Mario Pranda, menyoroti kebijakan kandidat petahana, Edi Endi, terkait pemecatan ratusan tenaga kontrak daerah (TKD) yang sempat memantik polemik beberapa waktu lalu.

Hal itu disinggung Mario sebab Pemda Manggarai Barat tidak mempertimbangkan solusi jangka panjang yang lebih adil dan manusiawi. Terlebih banyak tenaga kontrak yang diberhentikan sudah masuk kategori dua (K2).

Alasan pemecatan dengan dalih beban anggaran, kata Mario, memang bisa dimaklumi. Namun, langkah antisipatif yang diambil pemerintah justru menimbulkan tanda tanya besar.

Ia merekam sejumlah temuan bahwa meskipun para TKD telah dirumahkan, Pemda Mabar masih melakukan penerimaan pegawai baru.

“Ingat, teman-teman yang dipecat ini sudah masuk ke K2, rata-rata banyak yang sudah ada di K2. Ketika mereka itu sudah dirumahkan, tapi kami menemukan ada penerimaan baru, dan itu menggunakan SK Dinas,” tegas Mario.

Baca Juga:  Klaim Kemenangan Edi-Weng Diduga Hoaks, Ketua KPUD Mabar Sebut Belum Mengeluarkan Data Resmi

Putra bupati pertama Manggarai Barat, Fidelis Pranda, itu juga mempertanyakan logika di balik kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemerintah semestinya tidak serta-merta memberhentikan tenaga kontrak yang ada, melainkan mencari solusi alternatif yang kreatif dan berpihak pada para korban.

Sambil menunggu keuangan daerah pulih, pemerintah bisa berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menampung tenaga kontrak yang diberhentikan.

Restoran, hotel, dan tempat-tempat usaha lain yang membutuhkan tenaga kerja bisa menjadi solusi sementara.

Ketika kondisi keuangan daerah membaik, “maka kita bisa panggil mereka kembali supaya K2 itu tidak mati.”

Berita Terkait

Fraksi Harapan Baru Apresiasi Pemkab Manggarai Barat Bentuk 31 Desa Baru
Fraksi Demokrat Soroti Wewenang Penjabat Kades di Rancangan Pembentukan 31 Desa Baru Manggarai Barat
Paus Leo XIV Terima Kunjungan Presiden Palestina di Vatikan, Ini yang Dibahas Kedua Pemimpin
DPD NasDem Manggarai Barat Klarifikasi Soal Sekretariat, Dana Banpol, dan Isu PAW
Polemik Dana Banpol, Kesbangpol Manggarai Barat Mengaku Bingung Soal Status Kantor DPD NasDem
Dugaan Penyimpangan Dana Banpol Bayangi DPD NasDem Manggarai Barat: Kantor Tak Jelas, Dana Ratusan Juta Tetap Cair
Perkokoh Kebangsaan, Julie Laiskodat Gelar Sosialisasi 4 Pilar di Manggarai Barat
Ringankan Beban Warga, Hasanudin Dukung Pembangunan Jalan Masjid di Mbeliling

Berita Terkait

Rabu, 12 November 2025 - 19:50 WITA

Fraksi Harapan Baru Apresiasi Pemkab Manggarai Barat Bentuk 31 Desa Baru

Rabu, 12 November 2025 - 18:56 WITA

Fraksi Demokrat Soroti Wewenang Penjabat Kades di Rancangan Pembentukan 31 Desa Baru Manggarai Barat

Minggu, 9 November 2025 - 13:54 WITA

Paus Leo XIV Terima Kunjungan Presiden Palestina di Vatikan, Ini yang Dibahas Kedua Pemimpin

Sabtu, 1 November 2025 - 09:32 WITA

DPD NasDem Manggarai Barat Klarifikasi Soal Sekretariat, Dana Banpol, dan Isu PAW

Kamis, 30 Oktober 2025 - 20:04 WITA

Polemik Dana Banpol, Kesbangpol Manggarai Barat Mengaku Bingung Soal Status Kantor DPD NasDem

Berita Terbaru