INFOLABUANBAJO.ID —Konflik internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Manggarai Barat kian memanas. Sejumlah kader menuding Ketua DPD PSI Manggarai Barat, Carles Angliwarman, mengganti struktur pengurus tanpa mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) partai.
Persoalan itu mencuat setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manggarai Barat melakukan kunjungan ke kantor DPD PSI pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, Carles memperkenalkan susunan pengurus yang berbeda dari struktur resmi sebelumnya.
Para kader mengaku terkejut. Sebagian nama yang sebelumnya tercatat sebagai pengurus hilang begitu saja tanpa pemberitahuan, evaluasi, atau rapat resmi. Mereka menyebut langkah Carles bukan hanya maladministrasi, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang selama ini diklaim sebagai identitas PSI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya orang seperti Carles Angliwarman paham bahwa PSI berdiri atas dasar transparansi, partisipasi, dan keterbukaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” ujar salah satu kader PSI, Paul Ganor, Rabu malam.
Menurut Paul, mekanisme pergantian struktur organisasi di PSI memiliki prosedur jelas dan tidak bisa diputuskan secara personal, apalagi emosional. Hal ini menandakan Ketua PSI Manggarai Barat tidak memahami organisasi partai politik.
Bahkan Carles Angliwarman disebut tidak tahu memimpin rapat saat ada pertemuan partai.
“Dalam beberapa peristiwa yang telah berlangsung selama ini ketua DPD PSI Mabar ini tidak tahu memimpin rapat saat ada pertemuan partai. Dan di saat para kader memberi masukan tidak diterima. Hal yang menyebabkan keputusan ditingkat partai tidak terencana, terukur dan terstruktur dengan baik,” ungkap Paul
“Dalam struktur PSI, pergantian jabatan, evaluasi kader, hingga rotasi kepengurusan harus melalui mekanisme musyawarah. Tidak bisa didasarkan pada kehendak seseorang, termasuk ketua,” tambahnya.
Paul bahkan menyebut Carles tidak hanya melanggar aturan partai, tetapi juga menabrak nilai budaya lokal Manggarai.
“Di Manggarai itu ada prinsip lonto leok — musyawarah mufakat. Tapi Carles bertindak seperti pemilik partai, bukan pengurus organisasi,” katanya.
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 Selanjutnya
