“Proyek Bancakan” BPOPLBF di Labuan Bajo – Ketika Pembangunan Dibajak oleh Kepentingan?

Proyek Tanpa Narasi Keberlanjutan

Salah satu kelemahan mendasar dalam proyek-proyek BPOPLBF adalah nihilnya pendekatan pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar proyek tampak berorientasi pada kejar tayang dan pencitraan. Proyek taman tematik, panggung terbuka, atau trotoar yang dibangun hanya menjadi “hiasan” yang minim fungsi jangka panjang.

Padahal, esensi pariwisata berkelanjutan bukan terletak pada betonisasi, melainkan pemberdayaan, pelestarian budaya, dan penguatan ekonomi lokal. Sayangnya, narasi ini absen dalam kerja-kerja BPOPLBF.

Lemahnya Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Salah satu prinsip dasar dalam tata kelola proyek publik adalah akuntabilitas. Namun dalam kasus BPOPLBF, informasi publik tentang alokasi anggaran, tahapan proyek, pemilihan mitra kerja, hingga hasil evaluasi nyaris tak tersedia untuk umum. Padahal, sebagai lembaga yang menggunakan dana negara, BPOPLBF wajib membuka akses informasi kepada masyarakat.

Tak ada ruang partisipatif yang terbuka. Tidak ada forum warga, dengar pendapat publik, atau mekanisme keluhan yang responsif. Yang ada hanyalah keputusan dari atas yang seolah tidak bisa digugat. Situasi ini menciptakan jarak antara warga dan lembaga negara yang seharusnya bekerja untuk mereka.

Jalan Keluar: Reformasi Total atau Pembubaran?

Banyak pihak kini mulai mempertanyakan urgensi keberadaan BPOPLBF. Jika lembaga ini terus melanjutkan pola kerja top-down, minim transparansi, dan terindikasi menjadi “lumbung bancakan” proyek, maka sudah waktunya pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh.

Ada dua opsi yang bisa dipertimbangkan: (1) reformasi total kelembagaan dengan menempatkan tokoh-tokoh independen dan berintegritas dalam struktur BPOPLBF, atau (2) pembubaran lembaga ini dan pengalihan seluruh proyek kepada pemerintah daerah dengan mekanisme pengawasan ketat dari pusat.

Reformasi harus dimulai dari audit menyeluruh oleh BPK, dilanjutkan dengan investigasi oleh KPK jika ditemukan unsur korupsi. Selain itu, pembentukan tim independen pengawas proyek dengan keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan media lokal perlu segera dilakukan.

Jangan Korbankan Labuan Bajo

Labuan Bajo bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah rumah bagi ribuan warga yang menggantungkan harapan dari pariwisata yang adil dan berkelanjutan. Ketika pembangunan dikendalikan oleh elite melalui proyek bancakan, maka masyarakat lokal hanya menjadi penonton yang terpinggirkan.

Editorial ini bukan bentuk kebencian, melainkan panggilan moral. Kita butuh pembangunan yang manusiawi, yang berpihak, dan yang membebaskan. Jika tidak, maka Labuan Bajo hanya akan menjadi “etalase indah” yang busuk di dalam.

Sudah waktunya kita bertanya: Untuk siapa sebenarnya BPOPLBF dibentuk? Untuk rakyat atau untuk bancakan?

Penulis : Tim Info Labuan Bajo

Editor : Redaksi

Halaman : 1 2