Ketika APBD Manggarai Barat Dikorupsi, Rakyat Jadi Korban

- Redaksi

Rabu, 10 September 2025 - 20:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketika APBD Manggarai Barat Dikorupsi, Rakyat Jadi Korban. (Gambar Ilustrasi)

Ketika APBD Manggarai Barat Dikorupsi, Rakyat Jadi Korban. (Gambar Ilustrasi)

INFOLABUANBAJO.ID — APBD adalah napas pembangunan. Dari sanalah rakyat menaruh harapan agar pajak, retribusi, serta dana transfer dari pusat yang dikumpulkan dengan susah payah, kembali kepada mereka dalam bentuk pelayanan publik: jalan yang mulus, sekolah yang layak, puskesmas yang manusiawi, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan. Sayangnya, di Manggarai Barat, sebagian uang rakyat itu justru dicuri secara sistematis melalui proyek jalan Golo Welu–Orong.

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat baru saja menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek tersebut. Tiga di antaranya—YJ (Pejabat Pembuat Komitmen), FSP (konsultan pengawas tahun 2021), dan PS (konsultan pengawas tahun 2022)—sudah ditahan sejak 9 September 2025. Sementara SB, direktur PT Putri Carissa Mandiri sebagai kontraktor pelaksana, masih bebas karena mangkir dari panggilan penyidik.

Proyek yang dikerjakan pada dua tahun anggaran ini menelan biaya total Rp24,26 miliar dari APBD Manggarai Barat. Pada 2021, pemerintah daerah mengucurkan Rp11,77 miliar untuk membangun ruas jalan sepanjang 4,2 kilometer. Tahun berikutnya, Rp12,48 miliar kembali digelontorkan untuk melanjutkan ruas sepanjang 6,3 kilometer. Total, 10,5 kilometer jalan seharusnya dibangun dengan kualitas sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun apa yang terjadi? Berdasarkan hasil penyelidikan, pekerjaan proyek itu tidak sesuai spesifikasi. Kualitasnya di bawah standar, kuantitasnya pun bermasalah. Akibatnya, negara—dalam hal ini rakyat Manggarai Barat—dirugikan Rp1,83 miliar. Kerugian itu terpecah: Rp845 juta pada 2021 dan Rp993 juta pada 2022. Uang sebanyak itu tidak pernah benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk jalan yang layak.

Baca Juga:  Rame-rame Pakai Uang Rakyat Demi ke Jakarta, Sejumlah Kadis di Manggarai Barat Tak Patuh Efesiensi Anggaran?

Uang Rakyat yang Dikorupsi

Korupsi atas APBD bukan sekadar persoalan hukum. Ia adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Setiap rupiah dalam APBD bukan milik pejabat atau kontraktor, melainkan titipan masyarakat. Dana itu berasal dari pajak, retribusi, dan transfer pusat—yang pada akhirnya juga bersumber dari rakyat.

Maka ketika Rp1,83 miliar hilang karena korupsi, itu berarti ada sekolah yang gagal diperbaiki, ada puskesmas yang tidak bisa dilengkapi, ada desa yang tetap terisolasi karena jalannya rusak. Bayangkan, Rp1,83 miliar bisa membangun puluhan rumah layak huni, memperbaiki irigasi sawah, atau menyediakan beasiswa bagi ratusan pelajar kurang mampu. Tapi karena keserakahan, uang itu lenyap ke kantong pribadi segelintir orang.

Lebih menyakitkan lagi, proyek yang seharusnya menjadi akses vital penghubung Kecamatan Ndoso dan Kecamatan Welak, justru menjadi simbol betapa mudahnya uang rakyat dirampok di meja birokrasi. Alih-alih mempercepat pembangunan, proyek ini malah menegaskan bahwa APBD Manggarai Barat adalah ladang basah bagi koruptor.

Baca Juga:  "Proyek Bancakan" BPOPLBF di Labuan Bajo – Ketika Pembangunan Dibajak oleh Kepentingan?

Budaya Impunitas

Penegakan hukum memang sudah berjalan. Tiga orang sudah ditahan, satu masih mangkir. Namun publik tidak boleh berhenti hanya pada nama-nama individu. Pertanyaannya: bagaimana sistem pengawasan bisa begitu longgar hingga miliaran rupiah hilang begitu saja?

Apakah DPRD Manggarai Barat, yang memiliki fungsi pengawasan, benar-benar menjalankan perannya? Apakah inspektorat daerah melakukan audit mendalam sebelum proyek disahkan? Atau jangan-jangan, ada budaya kompromi yang sudah mengakar: selama semua “kebagian”, proyek bisa jalan tanpa peduli kualitas.

Inilah yang disebut budaya impunitas. Ketika korupsi dianggap “biasa”, ketika uang rakyat dianggap “jatah”, maka tak ada lagi garis merah antara pembangunan dan perampokan. Jika budaya ini terus dibiarkan, jangan harap Manggarai Barat bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan.

Rakyat Jadi Korban Ganda

Korupsi proyek infrastruktur membuat rakyat menanggung dua kerugian sekaligus. Pertama, uang APBD lenyap tanpa hasil maksimal. Kedua, infrastruktur yang seharusnya membantu kehidupan sehari-hari justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jalan yang kualitasnya buruk akan cepat rusak, membahayakan pengguna, dan ujung-ujungnya harus diperbaiki lagi dengan biaya baru.

Editor : Redaksi

Berita Terkait

“Proyek Bancakan” BPOPLBF di Labuan Bajo – Ketika Pembangunan Dibajak oleh Kepentingan?
Mengapa Rokok Ilegal Masih Merajalela di Manggarai Raya, NTT? Ada Apa dengan Bea Cukai?
Krisis di Pasar Batu Cermin: Pedagang Nekat Jualan di Tengah Jalan Akibat Sepinya Pembeli di Dalam Pasar
Investor Bangun Vila di Atas Laut Labuan Bajo, Akses Pantai Ditutup: Siapa Sebenarnya yang Punya Laut dan Pantai Ini?
Reses DPRD Manggarai Barat, Antara Aspirasi dan Tanggung Jawab Politik
Rame-rame Pakai Uang Rakyat Demi ke Jakarta, Sejumlah Kadis di Manggarai Barat Tak Patuh Efesiensi Anggaran?

Berita Terkait

Rabu, 10 September 2025 - 20:35 WITA

Ketika APBD Manggarai Barat Dikorupsi, Rakyat Jadi Korban

Kamis, 31 Juli 2025 - 08:19 WITA

“Proyek Bancakan” BPOPLBF di Labuan Bajo – Ketika Pembangunan Dibajak oleh Kepentingan?

Rabu, 30 Juli 2025 - 13:43 WITA

Mengapa Rokok Ilegal Masih Merajalela di Manggarai Raya, NTT? Ada Apa dengan Bea Cukai?

Kamis, 24 April 2025 - 20:19 WITA

Krisis di Pasar Batu Cermin: Pedagang Nekat Jualan di Tengah Jalan Akibat Sepinya Pembeli di Dalam Pasar

Rabu, 23 April 2025 - 09:53 WITA

Investor Bangun Vila di Atas Laut Labuan Bajo, Akses Pantai Ditutup: Siapa Sebenarnya yang Punya Laut dan Pantai Ini?

Berita Terbaru