INFOLABUANBAJO.ID — Labuan Bajo, sebuah nama yang dulu hanya terdengar samar di telinga publik nasional, kini telah menjelma menjadi salah satu destinasi super premium Indonesia. Di bawah naungan kebijakan strategis pemerintah pusat, kawasan ini digadang-gadang menjadi wajah pariwisata kelas dunia. Namun, di balik gemerlap branding dan promosi, tersimpan realitas pahit yang kian hari kian mencemaskan: proyek-proyek pembangunan yang digarap oleh Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOPLBF) justru terjerumus ke dalam praktik “proyek bancakan”.
Alih-alih menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan dan inklusif, BPOPLBF justru diterpa berbagai dugaan penyimpangan, mark-up anggaran, kualitas pekerjaan yang buruk, dan minimnya transparansi publik. Editorial ini hendak membedah mengapa fenomena “proyek bancakan” bisa menjangkiti lembaga strategis ini, serta dampaknya bagi masyarakat lokal, ekosistem pariwisata, dan wajah Labuan Bajo di mata dunia.
Istilah “proyek bancakan” merujuk pada praktik pengelolaan proyek pemerintah yang hanya menjadi ajang rebutan “jatah” antar kelompok kepentingan. Proyek tidak lagi digarap demi kualitas atau manfaat publik, melainkan menjadi “kue” yang diperebutkan oleh pejabat, kontraktor, hingga elite politik setempat. Dalam konteks BPOPLBF, sejumlah indikasi menuju arah tersebut semakin terang benderang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulai dari pemilihan kontraktor yang terkesan tertutup, pengerjaan fisik proyek yang di bawah standar, hingga tidak adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Bahkan dalam beberapa laporan media, terungkap bahwa sejumlah proyek yang dibanggakan justru menjadi “monumen mangkrak” karena tak selesai atau tak bermanfaat sama sekali.
Proyek-Paralel Tanpa Pengawasan yang Jelas
Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek BPOPLBF terpantau tumpang tindih dengan pekerjaan kementerian lain dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan kekacauan koordinasi. Misalnya, pembangunan jalan akses ke kawasan wisata Parapuar yang dibiayai melalui anggaran BPOPLBF, namun dalam praktiknya tidak selesai sesuai target dan bahkan memunculkan sengketa lahan.
Belum lagi proyek revitalisasi kawasan publik yang menyingkirkan pedagang lokal tanpa solusi nyata. Pedagang yang sebelumnya menggantungkan hidup dari ekonomi pariwisata justru harus hengkang demi “estetika” wisata. Ironis, karena pembangunan yang seharusnya mensejahterakan malah menyisakan ketimpangan dan rasa ketidakadilan.
Pemeriksaan Proyek: Bentuk Kepedulian atau Sekadar Formalitas?
Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kehadiran tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang ditugaskan memeriksa volume pekerjaan proyek BPOPLBF. Mereka mengambil sampel dan melakukan uji kualitas atas beberapa konstruksi yang sedang atau telah dikerjakan. Pertanyaan besar kemudian muncul: Mengapa pemeriksaan ini dilakukan belakangan, bukan sejak awal?
Lebih dari itu, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian volume atau kualitas, apakah akan ditindaklanjuti secara hukum? Atau hanya akan menjadi laporan di atas meja yang berujung pada peringatan normatif tanpa sanksi?
Inilah celah yang memperkuat kesan bahwa sistem pengawasan internal maupun eksternal terhadap BPOPLBF sangat lemah. Lembaga ini seolah kebal kritik dan berjalan dengan logika “asal serap anggaran”.
Suara Rakyat yang Terpinggirkan
Masyarakat Labuan Bajo, khususnya pelaku ekonomi kecil seperti nelayan, pedagang kaki lima, dan pemandu wisata lokal, adalah kelompok yang paling terdampak dari proyek bancakan ini. Mereka jarang diajak berdiskusi saat proyek dirancang. Bahkan ketika pembangunan berlangsung, tak sedikit dari mereka harus menyingkir karena dianggap “mengganggu estetika” kawasan.
Contoh nyata adalah penertiban kawasan Pantai Marina yang menyebabkan puluhan pedagang harus kehilangan lapak tanpa relokasi yang layak. BPOPLBF mengklaim revitalisasi kawasan demi kenyamanan wisatawan, namun tidak pernah menjelaskan bagaimana nasib ekonomi warga lokal pasca penertiban.
Apa gunanya pembangunan infrastruktur mewah bila rakyat di sekitarnya justru makin tersingkir dari perputaran ekonomi?
Penulis : Tim Info Labuan Bajo
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 Selanjutnya
