INFOLABUANBAJO.ID – Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka dan menahan pelaku tindakan Pidana Korupsi paket pengerjaan Rehabilitas Jaringan Wae Kaca 1 Tahun Anggaran 2021 yang menelan anggaran Rp. 785.477.233,75 yang dikerjakan oleh CV Duta Teknik Mandiri dan diawasi oleh Dwipa Mitra Konsultan dalam tempo waktu 1×24 jam terhitung mulai mereka menggelar unjuk rasa.
Apabila Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tidak kunjung segera menetapkan tersangka, maka massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat ini akan kembali menggelar unjuk rasa lebih besar lagi pada Senin (9/12/2024) mendatang.
“Dalam waktu 1×24 jam tidak ada realisasi penetapan tersangka padahal sudah masuk tahapan penyidikan maka kami akan hadirkan gelombang massa yang lebih banyak lagi,” tegas ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat Rafael Taher pada Jumat (6/12/2024).
Sebelumnya ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat menggelar aksi demonstran di depan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk dan depan Mapolres Manggarai Barat pada Jumat (6/12/2024) siang.
Para demonstran ini membawa lima tuntutan yang pertama, mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka dan menahan Pelaku tindakan Pidana Korupsi paket pengerjaan Rehabilitas Jaringan Wae Kaca 1 Tahun Anggaran 2021 yang menelan anggaran Rp. 785.477.233,75 yang dikerjakan oleh CV Duta Teknik Mandiri dan diawasi oleh Dwipa Mitra Konsultan dalam tempo waktu 1×24 jam terhitung mulai saat ini.
Kedua, menuntut tipikor Polres Manggarai Barat dan Kejaksaan Negeri Labuan Bajo untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindakan pidana korupsi ganti rugi lahan masyarakat yang terkena penggusuran ruas jalan Labuan Bajo menuju ke kawasan ekonomi khusus Golo Mori yang menuntut pemberitaan media nominalnya 85 Miliar.
“Disampaikan oleh bapak Bupati disiapakan oleh Negara untuk ganti rugi, namun kenyataanya uang tersebut sebagiannya tidak diterima oleh masyarakat terkena dampak proyek tersebut,” tegas ketua Gemasi Manggarai Barat Rafael Taher dalam orasinya.
Ketiga, menuntut kejaksaan Negeri Labuan Bajo agar segera menetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi dana CSR dari lembaga Self-Regulatory Organization (SRO) tahun 2021 senilai1.170.665.000 yang dilakukan oleh oknum pejabat lingkup Pemda Manggarai Barat.
Keempat,menuntut tipikor Polres Manggarai Barat dan Kejaksaan Negeri Labuan Bajo agar melakukan penyelidikan atas dugaan tipikor pemotongan 50% upah TKD Manggarai Barat Tahun 2021.
Kelima, menuntut dan mendesak Kejaksaan Negeri Labuan Bajo menyelidiki dan menetapkan tersangka, terduga Pelaku Tindakan Pidana Korupsi Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2020/2021 senilai 18 Miliar Rupiah.
“Yang mana dana tersebut tidak diberikan kepada Tenaga Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/5673/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 dalam tempo waktu 1×24 jam terhitung mulai saat ini,” urai Rafael Taher.
Demonstrasi ini dikawal ketat pihak keamanan dari Polres Manggarai Barat.
Pantauab media ini, ratusan personel Polres Manggarai Barat menjaga ketat pintu gerbang Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
Usai menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaann Negeri Manggarai Barat, massa demonstran langsung bergeser menuju Mapolres Manggarai Barat.
Di depan Mapolres Manggarai Barat, massa aksi menuntut hal yang sama agar segera mentapkan tersangka untuk sejumlah kasus yang kini masih mandek dalam penuntasannya.
