INFOLABUANBAJO.ID — Sosok Lasarus Radun kini sudah duduk dua periode menjadi Kepala Desa Watu Umpu, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, NTT.
Dalam Pilkades 28 September 2023 silam, Kades yang berlatar belakang guru itu berhasil mengalahkan tiga calon lainnya dengan perolehan suara sebesar 386 suara dari jumlah kurang lebih 840 wajib pilih.
Kemenangan yang digapai Lasarus Radun tersebut tentu tidak terlepas dari tata kelolah pemerintahan yang telah buat pada periode sebelumnya.
Hal ini ia ungkap kepada Info Labuan Bajo pada Kamis (16/05) di kediamannya yang terletak di kampung Racang Dali, Desa Watu Umpu.
“Sejauh yang saya temukan dalam hasil refleksikan selama periode pertama saya mengevaluasi bahwa saya betul-betul total memberikan perhatian terhadap masyarakat,” ungkap Lasarus Radun.
Ia menjelaskan, semua program yang sudah dianggarkan untuk masyarakat terserap sampai pada sasaran.
“Oleh karena itu, saya menyadari bahwa masyarakat sendirilah yang menilai buktinya saya terpilih lagi pada periode kedua,” tandasnya.
Ia juga mengakui, kemenang pada periode kedua kepala desa karena begitu besar kepercayaan masyarakat di desa Watu Umpu.
“Pada periode ke dua mungkin karena tingkat kepercayaan masyarakat yang dilihat dari segi program dan transparasi penggunaan anggaran yang selalu dibuatkan evaluasi melalui musyawarah Desa. Secara pribadi juga, saya sudah menjalankan aturan sesuai ketentuan oerundang-undangan Desa,” ujar Lasarus
Soal penyerapan Dana Desa, Lasarus menjelaskan untuk anggaran tahun 2024 sudah hampir rampung,
“Progres penyerapan Dana Desa sudah terserap 50 % dan anggaran yang paling banyak masuk adalah Bantuan Langsung Tunai sudah memasuki tahap dua,” bebernya.
Sementara terkait program tahun 2024 yang akan direalisasikan pada bulan Juni dan Agustus diantaranya bantuan terhadap rumah tidak layak huni, ketahanan pangan, dan bantuan pupuk.
“Pekerjaan fisik dusun Tadong, Rabat beton di Nderu dan rehap jalan di dusun Labe,” terangnya.
Selama menjadi Kepala Desa Lasarus mengakui, alasan timbulnya berbagai kegagalan dalam pembangunan Desa disebabkan oleh beberapa hal.
“Terkadang penggunaan anggaran Desa tidak adanya kesesuaian antara perencanaan dengan fisik serta dan mungkin saja menyalahi aturan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yang seharusnya perioritas tetapi dimasukan dalam anggaran perubahan,” tutup Lasarus.
