INFOLABUANBAJO.ID — Gagasan calon bupati-wakil bupati Manggarai Barat, Mario Pranda-Richard Sontani untuk mendorong penerapan peraturan daerah (Perda) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) mendapat dukungan positif dari anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng.
Menurutnya, di era otonomi daerah saat ini, pembangunan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBD atau pendanaan berbasis fiskal yang sangat terbatas.
“Seorang kepala daerah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti partisipasi swasta berupa CSR, untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Karena itu, gagasan untuk menyusun produk hukum berupa Perda perlu diimplementasi,” jelas Endy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program CSR, tegas Endy, tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga berdampak positif bagi komunitas di sekitarnya. Endy berharap CSR bisa jadi instrumen pendukung sesuai dengan kerangka perencanaan pemerintah daerah yang akhirnya dapat terintegrasi secara efektif dalam strategi pembangunan daerah
Pasangan calon nomor urut 1 pilkada Manggarai Barat, Mario Pranda-Richard Sontani sebelumnya ingin mendorong penerapan peraturan daerah (Perda) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Calon Bupati Manggarai Barat Mario Pranda mengatakan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu bentuk kontribusi dunia usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
Di Indonesia, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR sebenarnya sudah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Namun, penerapan CSR di tingkat daerah belum merata dan sering kali bergantung pada inisiatif perusahaan. Inilah mengapa Perda CSR sangat penting untuk mendorong implementasi lebih merata dan efektif, serta jadi salah satu sumber pendapatan daerah,” jelas Mario, Jumat (1/11).
Halaman : 1 2 Selanjutnya
