INFOLABUANBAJO.ID — Barisan koalisi Harapan Baru Manggarai Barat pengusung calon nomor urut 1 Mario Pranda-Richard Sontani menilai data kemenangan yang diklaim paslon Edi-Weng keliru.
Dalam pemberitaan sejumlah media, paslon Edi-Weng mengklaim kemenangan dengan presentasi 51,87 persen sementara paslon nomor urut 1 hanya memperoleh 48,13 persen.
Ketua DPD PAN Manggarai Barat Marselinus Jeramun salah satu anggota Koalisi Harapan Baru Manggarai Barat mengatakan, sebagai pasangan calon yang dewasa dalam berpolitik paslon nomor urut 1 masih menunggu hasil resmi dari KPU.
“Namun kami patut sayangkan ketika ada yang klaim sepihak tentang kemenangan ini. Apalagi data itu dianggap sebagai data resmi KPU,” ungkap Jeramun pada Senin (02/12/2024).
Marsel Jeramun mengajak semua pihak untuk tetap menunggu setiap proses yang tengah berjalan tanpa harus terkesan untuk menggiring opini publik atau ingin mengganggu profesional dari KPUD Manggarai Barat dengan mengeluarkan angka tanpa saluran resmi.
“Kami patut menyayangkan. Yang menentukan kita menang yaitu KPUD. Sangat tidak elok kalau kita menyetir penyelenggara untuk kemudian mengamini kemenangan yang masih katogori perkiraan atau klaim sepihak,” tandasnya.
Hingga saat ini kata Jeramun, pihak paslon Mario-Richard masih menunggu proses dan juga keterlibatan pihak lain yaitu Bawaslu untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya demokrasi Manggarai Barat.
“Apakah kondisi demokrasi kita baik-baik saja atau ada hal teknis lainnya yang mengganggu hasil akhir,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Marsel Jeramun, paslon Mario-Richard sudah pasti akan melakukan langkah-langkah hukum dengan mengahdirkan lembaga negara yang lainnya.
“Jangan sampai dengan angka-angka itu bisa membatasi ruang gerak dari pihak yang lainnya. Juga bertujuan untuk menghadirkan pemilu yang demokratis,” ungkapnya.
“Kita masih punya Bawaslu, kita masih punya DKPP dan Mahkamah Konstitusi yang juga punya data dan penilaian terkait jalannya pesta demokrasi di Manggarai Barat,” imbuhnya.
Lagi-lagi Marsel Jeramun menegaskan bahwa angka yang dikeluarkan pihak Edi-Weng itu keliru.
“Kalau angka itu benar berarti KPUD berpihak. Tapi kalau angka itu sebagai perkiraan jangan anggap itu sebagai final,” tegasnya.
Menurut Jeramun, semua ada tahapannya mulai dari rekapitulasi suara, penyampaian kondisi-konsdisi khusus terkait masalah-masalah yang ditemukan termasuk penyelsaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
