Publik berhak curiga bahwa ada faktor non-teknis di balik sikap pasif ini. Entah karena tekanan ekonomi, relasi kekuasaan, atau kepentingan tertentu yang enggan diungkap ke ruang publik. Kecurigaan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan akibat absennya transparansi dan keberanian politik dari lembaga legislatif daerah.
Padahal, keberanian politik justru diuji dalam situasi seperti ini. Sidak ke Pulau Sebayur bukan tindakan radikal. Itu adalah kerja rutin pengawasan. Dengan turun ke lapangan, DPRD dapat memastikan fakta, mendengar keterangan masyarakat, dan menempatkan diri sebagai perwakilan publik yang hadir secara nyata. Ketika langkah paling dasar ini tidak dilakukan, citra DPRD sebagai lembaga pengawas patut dipertanyakan.
Kegagalan DPRD Manggarai Barat dalam merespons tambang ilegal di Pulau Sebayur juga mencerminkan problem lebih besar dalam tata kelola lingkungan di daerah. Ada jurang lebar antara wacana dan tindakan. Pembangunan berkelanjutan sering dijadikan slogan, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Manggarai Barat tidak kekurangan regulasi. Yang kurang adalah keberanian menegakkan dan mengawasinya. Dalam konteks ini, DPRD seharusnya menjadi pengimbang kekuasaan eksekutif dan pelindung kepentingan publik. Ketika fungsi ini tidak berjalan, publik kehilangan salah satu pilar demokrasi lokal.
Jika DPRD Manggarai Barat terus menghindari sidak dan memilih sikap aman, maka penilaian publik akan semakin keras. Bukan tambang ilegal yang terlalu kuat, melainkan wakil rakyat yang terlalu lemah. Dalam sejarah banyak daerah, kerusakan lingkungan sering kali terjadi bukan karena ketiadaan aturan, tetapi karena absennya keberanian politik untuk menegakkan aturan tersebut.
Pulau Sebayur seharusnya menjadi alarm keras bagi DPRD Manggarai Barat. Ini bukan hanya soal satu pulau atau satu kasus tambang ilegal. Ini soal arah pembangunan daerah, kredibilitas lembaga legislatif, dan komitmen terhadap masa depan lingkungan. Jika DPRD tetap diam, maka diam itu akan dicatat sebagai bagian dari masalah, bukan solusi.
Dalam situasi seperti ini, publik tidak membutuhkan pernyataan normatif atau janji samar. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: sidak, rekomendasi tegas, dan tekanan politik agar hukum ditegakkan. Tanpa itu semua, klaim sebagai wakil rakyat hanya akan menjadi formalitas kosong.
Keberanian DPRD Manggarai Barat sedang diuji di Pulau Sebayur. Sejauh ini, yang terlihat justru keberanian yang hilang. Dan ketika wakil rakyat kehilangan keberanian, lingkunganlah yang pertama kali membayar harganya.
Penulis : Reims
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2
